![]() |
| House meloloskan RUU penerimaan negara bukan pajak |
Karena itu, negara akan memiliki undang-undang baru menggantikan UU PNBP No. 20/1997, yang telah dilaksanakan selama 21 tahun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan undang-undang baru diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat untuk beberapa jenis objek non-pajak yang belum ditampung dalam undang-undang sebelumnya.
Sri menambahkan bahwa undang-undang itu juga diperlukan untuk memperbaiki objek non-pajak yang terlambat atau tidak dibayar dan mengatur penggunaan langsung dari penerimaan bukan pajak yang digunakan di luar mekanisme anggaran negara.
“RUU ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan pemerintah yang bersih, profesional, transparan, akuntabel, dan menerapkan tata pemerintahan yang baik,” katanya, Kamis.
Menurut RUU itu, ada beberapa poin penting yang harus disoroti, termasuk memperkuat otoritas menteri keuangan untuk memutuskan jumlah tarif non-pajak.
Dengan undang-undang baru, tarif dapat diatur melalui peraturan menteri keuangan daripada peraturan pemerintah. Agen Poker




Tidak ada komentar:
Posting Komentar