![]() |
| Pemerintah melebih-lebihkan perjanjian PT Freeport Indonesia |
Ia menambahkan bahwa kepala perjanjian (HoA) yang ditandatangani oleh FCX dan Inalum, yang mewakili pemerintah, mengikat dan akan menjamin stabilitas bagi PTFI dalam hal investasi, masalah pajak, royalti dan transisi operasional.
Namun, pakar hukum dan ekonomi menuduh pemerintah melebih-lebihkan kesepakatan dan menyarankan akan menyelesaikan setiap masalah yang berkaitan dengan operasi PTFI di masa depan di Papua.
Pakar hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menunjukkan bahwa HoA mengandung kesalahan dari perspektif hukum.
Dia menekankan bahwa kesepakatan itu bukan perjanjian perdagangan saham, tetapi hanya perjanjian pada prinsipnya dan harus ditindaklanjuti dengan kontrak lain.
"Ini harus benar-benar diteliti karena untuk pengacara, ada pepatah 'iblis ada dalam rinciannya'," kata Hikmahanto.
Dia percaya bahwa kesepakatan yang dilakukan harus dalam bentuk perjanjian penjualan dan pembelian.
Dalam hal ini, US $ 3,5 miliar adalah pembayaran kepada penambang Anglo-Australia Rio Tinto untuk 40% participating interest (PI), yang akan dikonversi menjadi saham di PTFI, dan $ 350 juta untuk penambang lokal PT Indocopper Investama, anak perusahaan FCX lokal lainnya. , yang memiliki 9,36 persen saham di PTFI. Agen Poker




Tidak ada komentar:
Posting Komentar